Tindaklanjuti Hasil Konsultasi, Pansus II DPRD Sinjai Menggelar Rapat Bersama OPD Terkait

Dprd.sinjaikab.go.id- Pansus II DPRD Sinjai menggelar Rapat bersama OPD terkait berlangsung di Ruang Rapat DPRD Sinjai, Jumat (12/11/2021).

Rapat tersebut sebagai tindaklanjut hasil konsultasi yang telah dilakukan Pansus II bersama OPD terkait.

Pansus II DPRD membahas Ranperda tentang pajak sarang burung walet dan Ranperda tentang perizinan berbasis risiko.

Anggota Pansus II DPRD, H. Bahar yang juga selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat ini digelar untuk mendengarkan pemaparan OPD terkait Ranperda yang akan ditetapkan nantinya.

“Tentunya setelah kita melakukan konsultasi ke daerah-daerah lain pastinya banyak referensi yang kita dapat olehnya itu kita akan mendengarkan pemaparan terkait ranperda tersebut untuk kemudian di permantap dan di plenokan” ucapnya.

Kadis DPM PTSP Lukman Dahlan, menyampaikan bahwa judul draft yang sebelumnya yaitu penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko setelah melakukan hasil pencermatan surat edaran dari Kemendagri judul draft mengalami perubahan menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha didaerah.

Dikatakan, pada Perda yang lama hanya membahas perizinan berusaha berbasis resiko padahal dalam penyelenggaran perizinan itu dikenal ada dua bukan hanya cuma perizinan berusaha saja tetapi ada juga yang non berusaha.

“Jadi keduanya ini menjadi banyak perubahan yang membutuhkan adanya legalitas baru sehingga begitu kita mnyelesaikan perda ini kita bukan cuma mengacu kepada PP No 5 tetapi juga berbeda, jadi ada dua PP yang kita buat legalitasnya yang mana kita menjalankannya didaerah kita” jelasnya.

Olehnya itu, dengan perubahan judul ini ruang lingkup materi dari Rancangan Perda yang diajukan menjadi mengalami perubahan.

Sementara itu, Kabag Hukum Setdakab Sinjai, Andi Adis Dharmaningsih Asapa mengapresiasi DPM PTSP terkait perubahan pada judul draf karena dengan perubahan ini setidaknya mengakomodir aplikasi mandiri yang sudah masuk di Ranperda tersebut.

Kepala Bapenda, Asdar Amal Darmawan, mengungkapkan hasil konsultasi terkait ranperda sarang burung walet, terkhusus pemungutan pajak relatif standar termasuk subjek-subjek dan cara penarikan.

“Setelah kita melakukan konsultasi ke daerah yang kita kunjungi pemungutan pajak pun relatif sama yakni 10 persen hanya 1 daerah saja yang berbeda yakni 3 persen” ungkapnya.

Diakhir rapat, H. Bahar, menyarankan bahwa perlunya melakukan sosialisasi kemasyarakat pengusaha burung walet ketika ranperda itu ditetapkan karena ini menyangkut pemungutan pajak.

“Perlu adanya sosialisai kebawah bahwa pemungutan tersebut hanya diambil ketika ada hasil dari sarang burung walet tersebut” tandasnya.

Turut hadir, para Anggota Pansus II DPRD, seperti Muh. Dahlan, A. Zainal Iskandar, Nurfa Damayanti, A. Olivia Batari Sugi serta Hj. Kusmawati.