Sekrprov minta Sekda agar penyusunan dan penetapan APBD 2018 dipercepat

Sekrprov minta Sekda agar penyusunan dan penetapan APBD 2018 dipercepat

HUMAS_DPRD, Makassar, 18/07/2017. Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan, melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, melaksanaka

Upacara Pembukaan TMMD ke-98 TA 2017
DPRD Sinjai Gelar Rapat Paripurna Pelantikan Wakil Ketua II
Khataman Al Quran Rutan Kelas II B Sinjai

HUMAS_DPRD, Makassar, 18/07/2017. Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan, melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, melaksanakan sosialisasi, tentang Permendagri No 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2018, di Novotel Hotel Makasaar, yang di laksanakan pada tanggal 17-18 /07/2017, dengan mengundang para pejabat atau aparat keuangan daerah se-Sulawesi Selatan sebagai peserta, seperti, Ketua DPRD, Sekda, Kepala Bawasda, Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Sekwan, Kabid Anggaran, dan Bagian Aset Daerah.

Kabupaten Sinjai yang turut hadir pada kegiatan sosialisasi ini, tampak di hadiri oleh, Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Abdul Haris Umar, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sinjai Lukman Mannan, Kepala BPKAD Sinjai Hj. Ratnawati, Kepala Inspektorat Sinjai Andi Talha, dan para Pejabat atau aparat Pengelola Keuangan Daerah Sinjai lainya.

Berdasarkan surat undangan sosialisasi, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membangun presepsi yang sama atas Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun 2018, yang merupakan pelaksanaan dari UU 23 Tahun 2014 tetang Pemerintah Daerah dan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekprov Sulsel, Abdul Latif, yang dalam sambutannya meminta secara khusus kepada para Sekda, agar mempercepat penyusunan dan penetapan Anggaran Tahun 2018 dengan memperhatikan jadwal dan tahapan yang ada, selaku koordinator TPAD.

“Selain itu, memperhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan serta penetapan APBD tahun anggaran 2018. Secara khusus kepada Sekda selaku koordinator TPAD untuk mempercepat penyusunan dan penetapan dengan memperhatikan jadwal dan tahapan yang ada. Antara lain penandatanganan nota KUA dan PPAS TA 2018 perlu segera dilaksanakan,” ujar Abdul Latif.

Abdul Latief melanjutkan sosialisasi tentang pedoman menyusun APBD tahun 2018 kepada pejabat atau aparat pengelola keuangan daerah Kab/Kota ini dilakukan karena adanya perbedaan antara penyusunan APBD tahun 2017 dengan penyusunan APBD tahun 2018.

Komentar Facebook

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0