Rapat Dengar pendapat Komisi I terkait Kasus Penganiyayaan Guru

Rapat Dengar pendapat Komisi I terkait Kasus Penganiyayaan Guru

HUMAS_DPRD, Sinjai, 31/07/2017. Bertempat di ruang rapat DPRD Sinjai, Senin, 31/07/2107, Komisi I DPRD Sinjai melaksanakan rapat dengar pendapat, dala

Gelar Rapat Paripurna, DPRD Sinjai Serahkan Keputusan LKPJ – AMJ 2013 -2018 dan LKPJ Tahun 2017.
Di Pusatkan di Tana Toraja, Ketua DPRD Sinjai Hadiri Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-71 Tingkat Provinsi Sulsel
Ketua DPRD Sinjai, Abd. Haris Umar, Hadiri Pembukaan Hari Jadi Sinjai Ke-453

HUMAS_DPRD, Sinjai, 31/07/2017. Bertempat di ruang rapat DPRD Sinjai, Senin, 31/07/2107, Komisi I DPRD Sinjai melaksanakan rapat dengar pendapat, dalam rangka menindaklanjuti Aspirasi masyarakat Dusun Laiya, Desa Tomppobulu Kecamatan Bulupoddo, terkait Kasus penganiayaan seorang Tenaga Pendidik Miss Al Ihsan yang di lakukan oleh Oknum Pimpinan pondok pesantren Al-Umm.

Dengan mengundang pihak-pihak terkait, seperti orang-orang yang terlibat dalam kasus penganiayaan, Kepala Dusun Laiya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Sinjai, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, dan Kepala Bagian Kesra.

Rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Sinjai yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Sabir ini, dilaksanakan sebagai upaya menghimpun keterangan berbagai pihak, dalam upaya menemukan solusi atas kasus yang bermula dari sengketa lahan antara Miss Al Ihsan dengan Pondok Pesantren Al-Umm, dan berujung pada pengusiran, penyerangan dan penganiayaan kepada salah satu tenaga pendidik Mis Al Ihsan oleh oknum pimpinan pondok pesantren Al-Umm, selain itu juga terjadi penahanan ijazah santri oleh pihak Yayasan Al-Umm, dan dalam rapat dengar pendapat ini juga, dilakukan klarifikasi atas hibah gedung Miss Al Ihsan kepada Yayasan Al-Umm.

Setelah mendengarkan keterangan semua pihak, Komisi I DPRD Sinjai pada kesimpulan rapat menyatakan bahwa, untuk kasus penganiayaan sebaiknya diserahkan ke ranah hukum untuk ditangani lebih lanjut, dan terkait persoalan penahanan ijazah oleh pihak Yayasan Al-Umm, diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa Tomppobulu, agar hal ini dapat dibicarakan secara kekeluargaan dengan pihak Yayasan Al-Umm agar ijazah para santri tersebut dapat di serahkan kepada para santri.

Komentar Facebook

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: