Pejabat DPRD Sinjai Ikuti Sosialisasi E-LHKPN Di Ruang Pola Kantor Bupati.

Pejabat DPRD Sinjai Ikuti Sosialisasi E-LHKPN Di Ruang Pola Kantor Bupati.

Humas DPRD Sinjai Selasa, 20/03/2018 Sejumlah Pejabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sinjai, mengikuti sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Peny

Ketua DPRD Hadiri Pemberian Remisi Warga Binaan Rutan Kelas II B Sinjai
Hadiri Peringatan Hari Jadi Desa Bonto Salama Ke-56, Ini Harapan Ketua DPRD Sinjai.
Upacara Pelepasan Jenazah Asisten 1, Ketua DPRD Sinjai Mengaku Kehilangan Birokrat Ulung

Humas DPRD Sinjai
Selasa, 20/03/2018

Sejumlah Pejabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sinjai, mengikuti sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui E-Filing (Online) yang di gelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang bekerja sama dengan Pemkab Sinjai di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai.

Sosialisasi ini di buka langsung oleh plt Bupati Sinjai A. Fajar Yanwar, turut dihadiri Wakil Ketua 1 Jamaluddin bersama Anngota DPRD lainnya, H Muh Darwis, Hj Kusmawati, A. Sabir, Ibrahim, H. Abd salam Dg Bali, Nurfadamayanti, Muh Takdir, Zahra Usman, A. Hartati Malkab, Saleng, A. Zainal Iskandar, Tajuddin M, Hj Nurbaya Toppo, beserta Sekretaris DPRD Sinjai, Lukman Mannan.

Pelaksana Tugas Bupati Sinjai H.A. Fajar Yanwar ketika membuka acara ini dalam sambutannya menyampaikan kegiatan merupakan amanat Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN dimana setiap pejabat negara berkewajiban untuk melaporkan kekayaannya sebelum, selama dan setelah menduduki jabatan.

“Dengan adanya sosialisasi ini, tidak ada lagi pejabat atau wajib LHKPN yang tidak melaporkan kekayaannya dengan alasan apapun dan diharapkan para wajib lapor untuk menyetor laporan LHKPN paling lambat 25 maret 2018,” ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Sinjai, Haerani Dahlan dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara negara terkait tata cara pelaporan harta kekayaan melalui aplikasi LHKPN berbasis elektronik (e-LHKPN).

“Aplikasi ini merupakan aplikasi baru dimana sebelumnya tata cara pelaporan dilakukan secara manual (kertas), sekarang sudah ada disiapkan aplikasi dari KPK untuk memudahkan para wajib lapor/penyelenggara pemerintahan dalam melaporkan kekayaannya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut perwakilan KPK Andika Widiarto mensosialisasikan aplikasi baru berupa e-LHKPN yang mempermudah penyelenggara negara untuk memenuhi kewajibannya melaporkan harta kekayaan.

Turut hadir para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat Eselon III Lingkup Pemkab Sinjai. (Nhita/Wawan).

Komentar Facebook