Oknum Sekdes pungut biaya pengukuran tanah dalam Prona

Oknum Sekdes pungut biaya pengukuran tanah dalam Prona

HUMAS_DPRD, Sinjai, 09/08/2017. Bertempat di Ruang Rapat DPRD Sinjai Komisi I, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka menindaklanjuti penyamp

Lukman Mannan Terpilih Aklamasi Nahkodai Asdeksi Korda Sulselbar
Komisi I gelar rapat kerja terkait pemekaran desa
Komisi I Rapat Kerja Terkait Kampung KB

HUMAS_DPRD, Sinjai, 09/08/2017. Bertempat di Ruang Rapat DPRD Sinjai Komisi I, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka menindaklanjuti penyampaian aspirasi oleh masyarakat  Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, terkait Prona,  (Proyek  Operasi Nasional Agraria) yang  diduga ada pungutan untuk biaya pengukuran tanah dari pihak pelaksana proyek atau pelaksana Prona yang tidak sama besaran pembayaranya, bahkan ada warga yang tidak membayar sama sekali. Rabu, 09/08/2017.

Rapat ini di pimpin langsung oleh, Ketua Komisi I DPRD Sinjai Sabir, bersama anggota Komisi Lainya, dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti, Asisten I Setdakab Sinjai, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai, Kabag Pemerintahan Umum, Camat Sinjai Timur, Kepala Desa Biroro, Kepala BPD Desa Biroro beserta anggota, Tokoh Masyarakat, dan Warga Pembawa Aspirasi.

Dalam rapat ini, Komisi I mendengarkan keterangan berbagai pihak, tentang adanya dugaan kekeliruan dalam program Prona di Desa Biroro ini, yakni adanya penarikan biaya pengukuran tanah, dan diduga oleh warga, yang menjadi oknum dalam persoalan ini adalah Sekretaris Desa Biroro sendiri, yang melakukan pungutan biaya pengukuran tanah kepada sebagian masyarakat Desa Biroro, tanpa memberikan laporan kepada Kepala Desa Biroro, sehingga dalam aspirasi ini, masyarakat Desa Biroro meminta agar Sekdes Biroro ini diberhentikan dari jabatannya, namun hal ini tidak dapat dilakukan begitu saja, sebab ada beberapa aturan-aturan kepegawaian yang harus dipatuhi, jika pelanggaran tersebut diberikan sanksi, kemungkinan besar hanya sebatas penurunan pangkat.

Kesimpulan rapat yang kemudian disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Sinjai, Sabir, memnyimpulkan bahwa, memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah Desa Biroro, dengan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mengacu pada regulasi yang ada dalam menyelesaikan persoalan Prona ini.

Komentar Facebook

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0