Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 akan diRanperdakan

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 akan diRanperdakan

HUMAS_DPRD, Jumat, 28/07/2017. Menindak lanjuti hasil konsultasi Komisi II DPRD Sinjai di Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 20/07/2017 lalu, terka

Bupati Sinjai Serahkan Penyuluh KKBPK ke BKKBN Makassar
Ketua DPRD Sambut Tim Verifikasi Porprov di Rumah Jabatan Bupati Sinjai
Pejabat DPRD Sinjai Ikuti Sosialisasi E-LHKPN Di Ruang Pola Kantor Bupati.

HUMAS_DPRD, Jumat, 28/07/2017. Menindak lanjuti hasil konsultasi Komisi II DPRD Sinjai di Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 20/07/2017 lalu, terkait penerapan PP No. 18 tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD, Komisi II DPRD Sinjai kembali melaksanakan rapat kerja dengan mengundang OPD terkait, seperti Kepala BPKAD Sinjai, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Sinjai, dan Sekretariat DPRD Sinjai, pada Jumat, 28/07/2017, yang bertempat di ruang rapat DPRD Sinjai.

Pada rapat yang dipimpin langsung oleh ketua komisi II, H. Abdul Salam Dg.Bali ini, membahas berbagai bentuk implementasi PP No. 18 Tahun 2017, salah satunya adalah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, sebagai upaya memperjelas hal-hal teknis dalam penerapan PP No. 18 Tahun 2017 ini.

Pada Kesimpulan rapat kerja terkait PP No. 18 Tahun 2017 ini, Komisi II berharap, PP ini dapat segera ditindaklanjuti dengan adanya Ranperda yang mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga pada rapat kerja ini diharapkan Pemerintah Daerah Sinjai segera membentuk tim penyusun ranperda dengan melakukan koordinasi dengan OPD terkait yang kemudian akan dibahas bersama DPRD Sinjai ini nantinya, hingga ditetapkan menjadi Perda.

Komentar Facebook

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0