Komisi II DPRD Sinjai Adakan Rapat Dengar Pendapat Terkait Peralihan Kewenangan TPI Lappa

Komisi II DPRD Sinjai Adakan Rapat Dengar Pendapat Terkait Peralihan Kewenangan TPI Lappa

Humas DPRD SinjaiJumat, 04 Desember 2019 Komisi II DPRD Sinjai mengadakan Rapat kerja terkait Peralihan Kewenangan Pengelolaan Tempat Pelelangan

DPRD Sinjai Kembali Terima Kunker DPRD Pangkajene
Harmonisasi 13 Ranperda, DPRD Sinjai Gelar Rapat
DPRD Sinjai Akan Tindak Lanjuti Aspirasi HIPPMAS Terkait Pembangunan Aspuri

Humas DPRD Sinjai
Jumat, 04 Desember 2019

Komisi II DPRD Sinjai mengadakan Rapat kerja terkait Peralihan Kewenangan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Kecamatan Sinjai Utara dari Kabupaten ke Provinsi Sesuai Regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait bagaimana alasan Pemerintah Daerah yang belum juga menyerahkan pengelolaan TPI Lappa ke pemerintah Provinsi.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II Ibrahim yang didampingi DR. Hj. Fitrawati, Hj. Nurbaya Toppo, Mappiare, Jalil, A. Mappijanci, Evi Harviani dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sinjai Akbar Mukmin, Kepala Dinas Perikanan dan Badan Pendapatan Daerah Sinjai di ruang rapat DPRD Sinjai, Jumat (4/1/2019).

Hj. Fitrawati menyampaikan bahwa, Pemerintah Daerah akan menjadi temuan baru jika Pemerintah Daerah masih berwenang dalam menyerahkan anggaran pengelolaan dan pemeliharaan ke TPI Lappa, Sedangkan menurut Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 menekankan adanya peralihan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam pengelolaan TPI.

Ia pun menambahkan bahwa, menurut pemerintah provinsi, pihaknya sangat memungkinkan untuk mengadakan pengelolaan TPI Lappa yang jauh lebih baik dari yang sekarang.

” Bagaimana pun, hal ini akan menjadi rumit bagi pemerintah Kabupaten Sinjai. Pasalnya, dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, TPI Sinjai yang memberi prestasi paling baik dalam pemasukan pendapatan daerah dibandingkan TPI yang ada di kabupaten lain,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perikanan, Sultan H. Tare mengatakan bahwa mereka bukan tidak ingin menyerahkan kewenangan pengelolaan TPI Lappa Sinjai ke pemerintah Provinsi, akan tetapi Pemerintah daerah sangat menyayangkan apabila biaya pengelolaan TPI Lappa notabennya berasal dari Rakyat Daerah kemudian menghasilkan pendapatan daerah yang begitu besar dibanding kabupaten-kabupaten lain tetapi malah akan beralih ke pemerintah Provinsi.

” Hal ini menimbulkan keprihatinan dengan adanya regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Akar permasalahan yang carut-marut dari persoalan TPI Lappa dengan pemerintah Provinsi berasal dari sana. Karenanya, ada harapan perbaikan dari aturan perundang-undangan tersebut,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan, Sekretaris Daerah, Akbar Mukmin menyampaikan bukannya Pemerintah Daerah tidak ingin mengabaikan peraturan tersebut bahwasanya Peraturan itu boleh tetap dipertahankan dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang ada.

” Bagi yang mengelola TPI secara tidak sehat maka boleh diambil alih oleh pemerintah Provinsi, namun jika sistem pengelolaannya baik dan menghasilkan pendapatan daerah yang besar maka jangan diambil alih. Dengan demikian TPI Lappa milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dapat kita pertahankan,” jelasnya.

Sehingga Ibrahim selaku pemimpin rapat mengambil kesimpulan dan memutuskan bahwa, apa yang menjadi harapan DPRD diserahkan ke Pemerintah Daerah. (Nitha/Indra)

Komentar Facebook