Komisi II DPRD Gelar Rapat Terkait Pengadaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 Dan Program Pengadaan Pupuk Tahun 2019

Komisi II DPRD Gelar Rapat Terkait Pengadaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 Dan Program Pengadaan Pupuk Tahun 2019

Humas DPRD Sinjai Senin, 21 Januari 2019 Dalam rangka membicarakan pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sinjai tahun 2017 dan program penga

DPRD Sinjai Gelar Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda Perubahan T.A 2019
Ketua DPRD bersama Pemda Sinjai Hadiri Sosialisasi Launching Inovasi Pelayanan Publik Pemprov Sul-Sel
Peringatan Hari Jadi Bulukumba ke-58

Humas DPRD Sinjai

Senin, 21 Januari 2019

Dalam rangka membicarakan pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sinjai tahun 2017 dan program pengadaan pupuk tahun 2019 Komisi II DPRD Sinjai menggelar rapat bersama Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang bertempat di Ruang Rapat Komisi II, Senin, (21/01/2019).

Rapat tersebut dipimpin oleh Abd. Salam Dg. Bali, didampingi oleh Ibrahim dan Hj. Fitrawati, serta anggota DPRD lainnya Evi Harviani, Mappiare, Jalil, Nurbaya Toppo, dan Andi Mappijanci turut dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Hj. Marwatiah, Koordinator Penyuluhan Pertanian, Masyarakat Penerima Bantuan Puouk serta Kelompok Tani Pengadaan Pupuk.

Abdul Salam Dg. Bali selaku pimpinan rapat membuka diskusi rapat dengan mempertanyakan adanya syarat lampiran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dipenuhi petani untuk mendapatkan bantuan subsidi pupuk.

“Saya tidak habis pikir jika pupuk bersubsidi disalurkan hanya kepada petani yang mempunyai PBB saja. Sedangkan data menunjukkan bahwa petani sinjai yang memiliki PBB hanya sebesar 30% saja. Artinya ada nilai-nilai penghambat kepada sebagian besar petani Sinjai untuk tidak menerima subsidi pupuk”, terang Abd. Salam Dg. Bali

Namun, Kepala DTPHP menepis dan mengatakan bahwa, pihaknya tidak tegas memberlakukan persyaratan tersebut. Walau bagaimana pun, setidaknya ada pertanggungjawaban ke KPK yang ikut andil mengawasi managemen ini.

“Petani tidak harus melampirkan PBB, kami tentu saja mengkondisikan situasi petani. Mereka dapat melampirkan Foto Copy KTP atau KK saja jika tidak memiliki PBB. Adanya PBB sebagai syarat kepada petani hanya sebagai antisipasi pertanggungjawaban kepada pihak KPK”, jawab Kepala Dinas Tanaman Pangan.

Abd. Salam memberi masukan ke Kepala DTPHP agar tidak terlalu menfokuskan himbauan KPK tersebut, Namun seharusnya yang menjadi prioritas utama adalah para petani.

Hal senada disampaikan oleh Ibrahim ia mengatakan pangan adalah kebutuhan pokok, oleh karena itu perhatian pemerintah kepada petani harus fokus, sehingga harga pangan dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Meski adanya polemik syarat PBB untuk para petani ini, secara umum dinyatakan bahwa dua tahun terakhir penyaluran bantuan bersubsidi kepada para petani mengalami peningkatan yang signifikan.

Sementara itu Andi Mappijanci mengaku ia juga selaku petani, ikut merasakan peningkatan bantuan pupuk ke petani sudah sangat baik. Tinggal perlu perbaikan managemen oleh Kepala DTPHP, karena kerap kali penyaluran bantuan tidak tepat waktu sehingga bantuan tersebut malah tidak terpakai.

Mengenai program pengadaan pupuk 2019, Abd Salam menghimbau kepada para anggota DPRD agar senantiasa mendengarkan aspirasi-aspirasi tentang kebutuhan petani untuk menjembatani penyalurannya. Jika perlu, petani pun diminta agar memasukkan proposal dan akan ditindaklanjuti dari pemerintah provinsi sehingga tidak ada lagi alasan petani kekurangan pupuk bersubsidi.(Nitha/Indra)

Komentar Facebook