Komisi I DPRD Sinjai RDP Terkait Seleksi BPD Desa Baru

Komisi I DPRD Sinjai RDP Terkait Seleksi BPD Desa Baru

Humas DPRD Sinjai- Komisi I DPRD Sinjai gelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai aspirasi bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Rapat dengar pendapat Komisi III bersama tiga OPD
Pemkab dan DPRD bahas Rancangan Perda pemerintahan Desa
Komisi III Rapat kerjakan persoalan sampah

Humas DPRD Sinjai- Komisi I DPRD Sinjai gelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai aspirasi bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah karena tidak diloloskan sebagai peserta seleksi.

RDP ini yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD, Rabu (10/7/19) siang, ini dipimpin Ketua komisi 1 DPRD Sinjai A. Sabir yang dihadiri Wakil Ketua I DPRD Jamaluddin, Anggota Komisi I DPRD Muzawwir, M. Takdir, Saleng, Zahra Usman, Kadis PMD A. Zainal Arifin Nur, Kabag Pemerintahan A. Veronika Amir, Kepala Desa Baru Abdul Majid.

Ketua Panitia BPD Ahmad Shadiq yang diundang untuk dimintai klarifikasi menyampaikan alasannya terkait pencabutan nomor urut bakal calon anggota BPD karena salah satu persyaratan tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di Perda yaitu pihak yang terdaftar harus penduduk dan bertempat tinggal di Desa tersebut paling kurang selama 1 tahun sebelum pendaftaran.

Namun berbeda dengan melihat KTP peserta karena KTP peserta terdaftar belum cukup 1 tahun oleh karenanya panitia BPD tidak meloloskan peserta tersebut.

Sementara itu Asisten I Dr. Mukhlis Isma membenarkan pernyataan Ketua Panitia tersebut karena didalam Perda memang tertulis seperti itu bahwa pihak yang terdaftar harus penduduk dan bertempat tinggal di Desa tersebut paling kurang selama 1 tahun.

Menurutnya persoalan ini cuman dari penafsiran masing-masing dan memang semestinya harus bisa di pahami agar dalam perekrutan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak di inginkan seperti yang terjadi saat ini.

” Apa yang dilakukan panitia sudah betul dia sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik melalui proses dan prosedur yg berlaku ” jelasnya.

Oleh karena itu A. Sabir Ketua Komisi I yang memimpin rapat ini menarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh panitia seleksi anggota BPD sudah sesuai dengan perundang-undangan dan mekanisme yang ada.

” Bagi si pembawa aspirasi kalau merasa tidak puas dengan keputusan hari ini tentunya masih ada upaya hukum yang lain untuk melakukan gugatan ke UPTN ” katanya. (Nitha)

Komentar Facebook