Ketua DPRD Sinjai ikuti sosialisasi UU JK No. 2 Thn 2017

Ketua DPRD Sinjai ikuti sosialisasi UU JK No. 2 Thn 2017

HUMAS_DPRD,Makassar,30/03/2017,Ketua DPRD Sinjai Abdul Haris Umar bersama Asisten II Setdakab sinjai Hj. Nikmah B. Situru mewakili Bupati Sinjai mengh

KIP Sulsel Sosialisasi UU KIP di DPRD Sinjai
DR.HJ.Fitrawati A.Fajar,MM Reses/Temu Konstituen diKelurahan Alehanua Kecamatan Sinjai Utara.
Ketua DPRD Sinjai terima penghargaan Tokoh Peduli Anak 2017

HUMAS_DPRD,Makassar,30/03/2017,Ketua DPRD Sinjai Abdul Haris Umar bersama Asisten II Setdakab sinjai Hj. Nikmah B. Situru mewakili Bupati Sinjai menghadiri kegiatan sosialisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Kebijakan Pembinaan Konstruksi di Pusat dan Daerah yang diselenggarakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Jasa Konstruksi wilayah VI Makassar, di Makassar, Ballroom Hotel Grand Clarion Makassar, pada tanggal 29-30 Maret 2017

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan daerah se Indonesia timur dan dari Kementerian PUPR, dihadiri oleh Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Darda Daraba, yang dalam sambutanya mengatakan bahwa peran pemerintah daerah akan lebih banyak dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi. Salah satunya melalui pelatihan uji kompetensi dan sertifikasi.

Untuk menjamin mutu pekerjaan konstruksi serta kehandalan sektor konstruksi, maka sertifikasi kompetensi kerja bidang jasa konstruksi diwajibkan dalam UUJK No. 02 Tahun 2017. Dengan demikian, tenaga kerja konstruksi Indonesia harus memiliki sertifikat konstruksi terampil atau ahli. Maka uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi seperti LPJKN dan BNSP. Pelatihan tersebut, seperti pelatihan On The Job Training, Pelatihan Mobile Training Unit, pelatihan jarak jauh melalui internet, dan pelatihan mandiri yang dilakukan oleh mandor proyek.

Pada UUJK No.02 Tahun 2017, dijelaskan juga terkait wewenang tenaga kerja Asing. Bahwa tenaga kerja asing, hanya boleh menjabat jabatan tertentu atau tidak boleh menjadi pemimpin penyedia jasa. Selain itu, tenaga kerja asing juga wajib memiliki Rencana Pengembangan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang telah teregistrasi Menteri serta wajib melakukan alih pengetahuan dan teknologi atau transformasi ilmu pengetahuan.

Pembahasan lainnya adalah, mengenai Remunerisasi minimal terhadap pekerja konstruksi, penyedia bangunan, pengaturan tenaga kerja asing, jaring pengamanan terhadap investasi yang akan masuk dibidang jasa konstruksi, pengaturan sanksi bagi pelaku bidang jasa konstruksi, serta peran pengawasan, peranan masyarakat terhadap pelaksanaan konstruksi.

Darda berharap, melalui kegiatan sosialisasi UU No 2 Tahun 2017 ini, menjadi sarana terwujudnya sektor konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing, berkualitas, dan berkelanjutan.

Komentar Facebook

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0