Ketua DPRD Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai hadiri pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke IV

Ketua DPRD Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai hadiri pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke IV

  HUMAS_DPRD. Medan.17.03.2017, Ketua DPRD Sinjai Abd Haris Umar dan Wakil Bupati Sinjai H. Andi Fajar Yanwar menghadiri pembukaan Kongres Mas

Karnaval Tingkat Kabupaten Sinjai HUT RI Ke-72
Gelar Rapat Paripurna, DPRD Sinjai Serahkan Keputusan LKPJ – AMJ 2013 -2018 dan LKPJ Tahun 2017.
Hadiri Festival Kuliner, Ketua DPRD Sinjai Tekankan Pemkab Harus Jeli Melihat Sisi Marketingnya

 

HUMAS_DPRD. Medan.17.03.2017, Ketua DPRD Sinjai Abd Haris Umar dan Wakil Bupati Sinjai H. Andi Fajar Yanwar menghadiri pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara IV yang dilaksanakan di kampong adat Tanjung Gusta, Deli Serdang, Medan, Jumat 17.03.2017 kemarin.

Kongres ini di buka secara resmi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. Kongres yang menghimpun 2.304 komunitas adat seluruh wilayah Indonesia ini, untuk meneguhkan kembali keberadaan masyarakat adat dalam negara dan memastikan kehadiran negara dalam masyarakat adat.

Tampak hadir dalam pembukaan kongres ini, Pemerintah, berbagai Tokoh dan organisasi masyarakat adat seperti Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki, Gubernur Sumatera Utara, Ir H Tengku Erry Nuradi, Sejumlah Bupati di Indonesia, Ketua Badan Restorasi Gambut, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, utusan masyarakat adat dari Amerika latin dan Amerika Tengah, perwakilan NGO Nasional, serta duta besar Norwegia untuk Indonesia.

Siti Nurbaya mengemukakan bahwa pemerintah akan terus menindaklanjuti pengakuan wilayah hutan adat dari spot-spot wilayah hutan adat, yang telah diidentifikasi oleh sejumlah pihak pendamping , atau yang telah menjadi usulan masyarakat adat sendiri secara langsung.

Pemerintah kemudian merealisasikan hal tersebut dengan telah diselesaikannya, pengakuan hutan adat dengan SK 1156 untuk Kulawi Kab. Sigi, Sulteng dan hutan adat dengan SK 1152 untuk Tapang Semadak, Kab. Sekadau, Provinsi Kalbar. Sampai dengan kemarin sore, lanjut Siti, sedang diselesaikan rencana untuk kembali mengeluarkan hutan adat dari wilayah konsesi PT TPL, seluas lk 7.000 hektar, setelah sebelumnya telah dikeluaran sekuas 5.100 hektar pada Desember 2016.

Langkah-langkah yang sama juga berlangsung untuk hutan sosial lainnya seperti yang sudah diselesaikan, untuk 7 unit hutan desa seluas 4.240 ha di Kab. Tapanuli Tengah, Tapanui Selatan dan Toba Samosir, Provinsi Sumut, di samping itu, sebanyak 9 unit hutan desa seluas 15.300 ha di Kab Meranti, Pelalawan Provinsi Riau serta hutan kemasyarakatan sebanyak 4 unit seluas 786 ha di Kab Pakpak Barat dan Langkat, Provinsi Sumut.

“Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah terus bekerja dengan dukungan para aktivis, civil society dan para pendamping di seluruh Indonesia. Kita masih terus bekerja untuk realisasi yang luas bagi rakyat. Pemerintah akan memberikan dukungan akses pasar atas hasil hutan seperti olahan kayu putih, madu, kain tenun yang yang berasal   dari wilayah hutan rakyat atau adat.”tambah Nurbaya

Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke IV ini dilaksanakan dari tanggal 17 – 19 Maret 2017, yang di rangkaikan dengan pameran dan pagelaran budaya.

Komentar Facebook

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0