DPRD Sinjai Gelar Rapat Pleno Ranperda Tata Tertib DPRD

DPRD Sinjai Gelar Rapat Pleno Ranperda Tata Tertib DPRD

Humas DPRD Sinjai Selasa, 16 Oktober 2018. Dalam rangka mendengarkan Laporan Pansus Ranperda Tata Tertib DPRD Sinjai, Pimpinan dan Anggota D

Ketua DPRD Sinjai: Tanpa Guru Bagaimana Nasib Negara Ini
Rapat Kerja Komisi III terkait Aspirasi Sopir Angkutan Umum
Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 akan diRanperdakan

Humas DPRD Sinjai

Selasa, 16 Oktober 2018.

Dalam rangka mendengarkan Laporan Pansus Ranperda Tata Tertib DPRD Sinjai, Pimpinan dan Anggota DPRD Sinjai melaksanakan Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Pleno, yang berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD Sinjai, Selasa,16/10/2018.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sinjai, Jamaluddin, dan didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Sinjai, Jamaluddin Asnawi serta Ketua Bapemperda, Andi Zainal Iskandar ini, masing-masing Komisi DPRD Sinjai menyampaikan pandangan dan pertanyaan atas Laporan pembahasan Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Tertib DPRD Sinjai.

Andi Mappijanci, dari legislator Partai PPP, selaku Ketua Pansus Ranperda Tata Tertib DPRD Sinjai ini, menyampaikan bahwa, Ranperda ini memakan waktu yang cukup lama, sebab banyaknya hal yang harus di konsultasikan agar tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang diatasnya.

“Yah, pansus ini telah bekerja selama dua bulan lebih, bukan waktu yang singkat, karena banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan berbagai peraturan di atas, sehingga kami banyak melakukan konsultasi.”ungkap A. Mappijanci di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Sinjai yang hadir.

Diakhir rapat, Wakil Ketua I DPRD Sinjai, Jamaluddin yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan bahwa, selanjutnya hasil rapat ini akan di sampaikan ke tingkat provinsi untuk dikoreksi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, yang kemudian peraturan Daerah Tentang Tata Tertib DPRD Sinjai ini, mengikat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sinjai.

“Jika bapak ibu sudah setuju dengan hasil pembahasan kita hari ini, selanjutnya ini akan kita bawa ke tingkat Provinsi untuk mendapatkan koreksi sebelum ditetapkan.” ungkap Jamaluddin.(Ich)

Komentar Facebook