DPRD bersama Pemkab Sinjai kawal Jamkesda ke Kemendagri

DPRD bersama Pemkab Sinjai kawal Jamkesda ke Kemendagri

  Humas DPRD Sinjai - Jakarta,10-03-2017. Setelah mendatangi kantor pusat BPJS kemarin (09-03-2017), Ketua DPRD Sinjai Abdul Haris Umar bersam

Legislator Partai PPP Ini, Gelar Reses Masa Sidang III Di Bulupoddo Dan Kelurahan Bongki
Hari Lahir Pancasila – Ketua DPRD Sinjai Didaulat Bacakan Teks UUD 1945
Upacara HUT Pramuka ke-56

 

Humas DPRD Sinjai – Jakarta,10-03-2017. Setelah mendatangi kantor pusat BPJS kemarin (09-03-2017), Ketua DPRD Sinjai Abdul Haris Umar bersama Anggota Komisi I DPRD Sinjai melanjutkan aspirasi untuk memperjuangkan program kesehatan gratis (JAMKESDA) ke kementerian dalam negeri, yang di dampingi oleh unsur pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, diantaranya adalah Sekda Kab. Sinjai Tayyeb A. Mappasere, Asissten II Kab. Sinjai Hj. Nikmat B. Situru, serta Kadis Kesehatan Sinjai A. Suryanto Asapa, dan juga dari LBH Sinjai, kedatangan DPRD ke Kemendagri ini, bersama unsur pemerintah terkait di terima oleh DR Muhammad Ardian, Kasubdit Anggaran Wilayah I.

Mengawali konsultasi kebijakan Pemda sinjai terkait program kesehatan gratis ini, Sekda Kabupaten Sinjai Tayyeb A Mappasere  mengungkapkan, bahwa dalam upaya menyelenggarakan program kesehatan gratis ini terdapat aturan Kemendagri yang kemudian membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, sehingga hal inilah yang menjadi alasan utama pemerintah Sinjai bersama pihak DPRD mendatangi kemendagri guna mengkonsultasikan kebijakan yang sudah pernah di jalankan oleh Pemda Sinjai selama lebih sepuluh tahun, namun terhenti di saat program BPJS di luncurkan.

Hal ini kemudian di tanggapi oleh DR Muhammad Ardian, Kasubdit Anggaran Wilayah I, bahwa, jika pemerintah daerah memiliki program untuk menggratiskan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan APBD, hal tersebut tidaklah menjadi persoalan, asalkan Pemda perlu mengingat, bahwa yang perlu di utamakan adalah masyarakat miskin dan tidak mampu dan juga pendapatan daerah dari pelayanan kesehatan.

Komentar Facebook

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0